pasal 212. (1) (s. pasal 212

Lihat Semua. 1. NOTARIUS, Volume 11 Nomor 1 (2018) ISSN: 2086-1702 - 1702 Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ISSN:2086 - 1702 . Selengkapnya, Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menyebutkan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda. Pasal 212 Pencemaran yang berasal dari atau melalui udara. Pelaksanaan putusan perdata menjadi muara atau ujung dari. Kemudian dikaitkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pada Pasal 84 dan Pasal 9315. Batas Pendaftaran. Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa serang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Perubahan pertama disahkan dalam Rapat Majelis Permusyawaratan Rakyat ke-12 pada tanggal 19 Oktober 1999, yang merupakan. Pasal 212 KUHP adalah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindakan penghasutan. 216 dan 212) merujuk pada Pasal 289 KUHP, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Pasal 39. Pasal yang akan diterapkan bagi peserta aksi yang memaksa menggelar Reuni 212 bakal dijerat Pasal 212 KUHP, 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP. Pasal tersebut akan dikenakan jika pihak tersebut tetap melanggar meski sudah diberikan peringatan. Untuk itu, Pemohon meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Permohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58,. 2. Sehingga cara perhitungan pajaknya pun juga. Pasal 212 (1) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (2) huruf b dilakukan melalui jalur pelatihan klasikal dan nonklasikal. 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun. Wajib Pajak Terdaftar. Institute Criminal of Justice Reform (ICJR) mengkritik sikap Polri yang menggunakan pasal 212 KUHP untuk menakut-nakuti masyarakat yang tidak menuruti perintah social distancing. 37 Tahun 2004 pada Pasal 222 ayat (dua) tidak disebut lagi perihal kreditor konkuren sebagaimana halnya Undang-undang No. 2019, No. Pasal 21 secara eksplisit menjelaskan mengenai perbuatan yang mencegah, merintangi dan/atau menggagalkan proses penanganan. 0. (1) Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat dan melakukan persiapan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Pasal 213, Pasal 214, Pasal 215, Pasal 216, Pasal 217, dan Pasal 218, dipidana. Pengawasan adalah keseluruhan kegiatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai yang meliputi kegiatan intelijen, penindakan, penanganan perkara, intelijen dan penindakan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Narkotika, dan pengelolaan sarana operasi. Seejarah berlakunya HIR dan RBG ditentukan dengan merujuk Pasal II Aturan Peralihan UUD Tahun 1945. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 212 KUHP tentang melawan pejabat dan Pasal 351 (1) KUHP tentang penganiayaan. Apabila ketentuan pasal 992 KUHPara terdakwa rata-rata didakwa pasal 212, 214, 218, dan 170 KUHP tentang kekerasan. 4. 2103 2. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila mengakibatkan rang mati. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98,2. ” 3. Bab III, tentang pengadilan niaga, pasal 280 sampai dengan pasal 289. Misalnya, dalam penggunaan Pasal KUHP yaitu Pasal 212 terdapat unsur penting yang harus diperhatikan yaitu kata “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”. (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, bila mengakibatkan luka-luka berat; (KUHP 90. Unsur subjektif adalah orang, kemudian yang. Pengaturan Pasal 212 dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Berkenaan Dengan Penggunaan Kekerasan Terhadap Hakim Di Sidang Pengadilan 1. 293 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap. Penjatuhan hukuman tersebut juga disesuaikan dengan. Badan/Pengarang. Sanksi yang diberikan sesuai Pasal 212 hingga Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan Undang-Undang. Jika di luar hal tersebut pada pasal 146, seorang saksi menghadap di persidangan dan enggan. PASAL 212 KUHP TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEJABAT. 1. Dasar Hukum Hibah 1. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah perubahan (amendemen) pertama terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. D. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 212 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi dalam bentuk pelatihan nonklasikal dilakukan paling kurang melalui e-learning, bimbingan di tempat kerja, pelatihan jarak jauh, magang, dan Pasal 212 ini merujuk pada perlawanan yang ditujukan secara langsung kepada petugas sehingga menimbulkan akibat tertentu seperti luka atau kematian. ditarik, ini tercantum pada Pasal Pasal 212 KHI Hibah diberikan kepada anak dapat ditarik kembali. Isi Pasal 212 KUHP Tentang Kekerasan Terhadap Pejabat PASAL 212 KUHP TENTANG KEKERASAN TERHADAP PEJABAT Pasal 212 KUHP mengatur tentang kekerasan. ICJR memandang ancaman penggunaan Pasal 212 KUHP untuk menakut-nakuti masyarakat yang tidak menuruti perintah social distancing merupakan tindakan berlebihan, hal ini merupakan bentuk overkriminalisasi yang akan memberi beban lanjutan kepada negara. Pasal 212 KUHP menyebut "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau. ICJR menilai, apa yang dilakukan Polri merupakan tindakan berlebihan. Lokasi. Sebagaimana peristiwa yang terjadi pada tanggal 27 Maret 2013 di Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun (Sumatera Utara). Mereka dijerat Pasal 212 dan Pasal 214 KUHP serta Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penanggulangan Wabah. 4 3. Pasal 216. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Jakarta (ANTARA) - Pihak kepolisian menegaskan massa yang nekad menggelar aksi Reuni 212 di wilayah hukum Polda Metro Jaya dapat diproses secara hukum. Pasal 5 (1) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterspksn bsgi warga negara yang di luar Indonesia melakukan: 1. Sejak. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 212 TAHUN 2016 Tanggal 26 Oktober 2016 (KOP SURAT SKPD /UKPD) SATUAN KERJA :. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah aturan pelaksanaan ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 57, Pasal 67, Pasal 68 ayat (7), Pasal 74, Pasal 78, Pasal 81, Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 89, Pasal 91 ayat (6), Pasal 92 ayat (4), dan Pasal 125 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Hal ini bermula pada saat kerusuhan akibat aksi unjuk rasa di depan Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat yang terjadi pada Rabu, 22 Mei 2019 lalu atau yang kita kenal “Aksi 21-22 Mei”. Pasal 6 . Adapun sanksi yang dikenakan berdasarkan Pasal 212 KUHP yaitu pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp 400 ribu. Bila dibandingkan dengan aturan kepailitan yang lama ini maka pada aturan kepailitan yang baru ada tambahan 1 bab yaitu bab ketiga yang berisi 10 pasal, yang mengatur tentang pengadilan niaga. Ayat (4) Cukup jelas. PPh 21 yang harus dibayar = ( Tarif PPh Pribadi x 120% x Penghasilan Kena Pajak ) Contoh: Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp90. Pasal 212 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 (UUK) menyebutkan bahwa debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan. Mutasi Baru Virus Corona. Penerapan sanksi mengacu pada Pasal 67 sampai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. dengan pidana penjara paling lama 8 tahun 6 bulan jika mengakibatkan luka berat. 000. 500,-. 75. Imam Yahya, M. Dalam Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada. com Vol 2 Nomor 2 Tahun 2022 Hukum Perdata. ) Pasal 212, berbunyi : Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang - undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum karena perlawanan dengan hukuman. Pasal 211, Pasal 212, Pasal 215, Pasal 216, Pasal 232, Pasal 233, Pasal 234, Pasal 235, Pasal 236, atau Pasal 259, atau Pasal 260 ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabut-an hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a dan/atau pengertian/batasan “persiapan”,Selanjutnya Penyidik menerapkan ketentuan Pasal 214 ayat (1) jo Pasal 212 KUHP. Pasal 212 KHI sejalan dan sesuai dengan pandangan jumhur ulama yang berpendapat bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, dan hal ini berbeda dengan pandangan KUH. 1. Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. (Pasal 222-pasal 264) dan bagian kedua tentang Perdamaian (Pasal 265-Pasal 294). Pengaturan Pasal 212 KUHP Unsur-unsur dari Paal 212 KUHP ini, dengan berpatokan pada terjemahan Tim Penerjemah BPHN, yaitu: 1) barang siapa 2) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Rumusan delik yang yang harus ditunjukkan dengan bukti menurut hukum. Juncto Pasal 212 KUHP berbunyi : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara. Pasal 214 jo. (KUHP 333, 555; IR. Putus : 17-02-2020— Upload : 10-10-2022 Putusan Nomor 148 K/Pid/2020. 4 23 Sutan Remy Sjahdeny. Penelitian ini mengkaji secara khusus tentang penarikan kembali hibah menurut hukum Islam, kemudian menganalisanya terhadap Pasal 212 KHI. Bahkan polisi sudah menyiapkan pasal-pasal kepada pihak-pihak yang nekat menggelar aksi Reuni. Pasal 212 KUHP: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat. Pada pasal ini, denda yang dikenakan sebesar Rp900 rupiah. 212. atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Tentang perbuatan cabul menurut R. ) 3. Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan seperti yang sudah pernah dijelaskan, penyidik atas kuasa penuntut umum menghadapkan dan mendakwa. Aziz menegaskan tanpa izin dari kepolisian, reuni 212 tetap dapat diselenggarakan. P. (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: a. Pasal 9 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi: a. (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Pasal 212 KHI (Kompilasi Hukum Islam) - Buku Kedua: Hukum Kewarisan - Bab VI: Hibah. SEBELUMNYA telah dibahas poin-poin penting terkait pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, antara lain mengenai pengertian dan pihak pemotong, kategori penerima penghasilan, jenis penghasilan yang dipotong, penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dasar pengenaan dan pemotongan, serta ketentuan tarif PPh Pasal 21. Kedua, menjaga dan melindungi hak cucu dari menantunya. Lebih lanjut Zulpan mengatakan, sejumlah Pasal yang akan diterapkan bagi peserta aksi yang memaksa melakukan aksi akan dijerat Pasal 212 KUHP, 216 KUHP,. Saat ini korban, lanjut Ahsanul, sedang dilarikan ke Rumah Sakit Polri guna dilakukan pemeriksaan. Menurut Marsudianto, Reuni 212 termasuk unsur tindak pidana Pasal 510 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , yakni mengadakan keramaian umum dan mengadakan pawai di jalan umum tanpa izin. Walaupun pada Undang-undang No. 212 -11- Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja samaPasal 212 KHI menyebutkan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Status kepegawaian seseorang memang berpengaruh pada kewajiban perpajakannya. 214-21. dalam Pasal 212 sampai dengan Pasal 216 KUHP dan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 216 (1) Barangsiapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau tuntutan, yang dilakukan menurut peraturan undang-undang oleh pegawai negeri yang diwajibkan mengawas-awasi pegawai negeri yang diwajibkan atau yang dikuasakan untuk menyelidiki atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum, demikian juga barangsiapa. 1016 2. Pemohon juga mengajukan pengujian Pasal 212 ayat (3) UU ,B. Pasal 218 Cukup jelas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahDiantara Pasal 24 dan Bagian Keempat disisipkan 1 (satu) pasal baru yakni Pasal 24A, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 24A (1) Panitera, panitera muda dan panitera pengganti pada Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena : a. Tak tanggung-tanggung, masyarakat diancam dengan pasal berlapis mulai dari Pasal 212, 216, dan 218 KUHP hingga Pasal 14 UU No 4/1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 93 UU No 6/2018 tentang Karantina Kesehatan. Sehingga, dalam mengawal kebijakan PPKM Darurat pengutipan Pasal 212 KUHP tidak bisa sepenggal atau secara parsial. Ketentuan ini merupakan garis hukum Islam berdasarkan hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang pada intinya dapat dicabut secara sepihak. Answer: Kedua pasal tersebut dapat diterapkan, hanya saja perbedaannya bila Anda selaku pejabat lelang telah melangsungkan kegiatan lelang namun tiba-tiba seseorang atau suatu pihak mengganggu Anda, maka barulah Pasal 212 KUHP dapat diterapkan. Editorial. UU N. Penanggulangan Pada dasarnya, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran udara wajib melaksanakan penanggulangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 213 ayat 1 PP. Oleh karena itu,. Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang frasa “Daftar Calon Tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally. Orang yang melakukan kekerasan terhadap aparat yang sedang melakukan tugas yang sah dapat dihukum penjara paling lama 1 tahun 4 bulan dan denda paling banyak Rp. Pasal 212 (1) Setiap orang yang dalam Waktu Perang memberi bantuan kepada Musuh atau merugikan negara untuk kepentingan Musuh dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Pasal 212 KUHP Diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 211. Dalam hal perbuatan meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk, demikian pula dalam hal perubahan tempat tinggal pokok atau tempat tinggal sebenarnya, yang terjadi setelah timbulnya sebab perceraian perkawinan, tuntutan perceraian perkawinan itu boleh juga. Kepolisian bisa menjeratnya dengan Pasal 212 sampai 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional. Tentang hukumnya,. Terdakwa telah diputus bersalah karena telah melanggar ketentuan Pasal 212, 214 dan 56 KUHP Tentang pembantuan. 209, 212, 222 dst. Menurut Asfina, ada perbedaan tafsir oleh Polri terhadap Pasal 212 dan 214 KUHP. Pasal 20, Pasal 20A ayat (1 ), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2 ), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. ) Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang leh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau leh pejabat yang tugasnya atau yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barangsiapa dengan sengaja. com, pada pukul 09. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian. Sesuai dengan makna yang terkandung dalam acara pemeriksaan cepat, segalaSementara bagi pihak yang dengan sengaja menimbulkan kerumunan yang dapat memicu klaster baru COVID-19, dapat dikenakan UU KUHP pasal 212 dan 218. 2008. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang: Pasal 212 KUHP mengancam siapapun yang melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan penjara. BAB I. Pasal 218 KUHPSedangkan kekerasan dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal146, 211, 212 KUHP itu merupakan suatu alat atau daya upaya untukmencapai tujuan yang telah ditentukan dalam unsur deliknya. Secara khusus Obstruction of Justice dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 21 sampai Pasal 24 UU PTPK. 2. Tarif PPh 21 Bukan Pegawai berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh diterapkan atas jumlah kumulatif dari: Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai yang memenuhi ketentuan pengurangan PPh 21 di atas. Pasal 213 Cukup jelas. Karenanya, dengan berlakunya putusan ini, Putusan MA menjadi tidak efektif. Kedua pasal tersebut adalah Pasal 351 KUHP atau Pasal 212 KUHP. Penelitian ini adalah studi tentang perbandingan penarikan hibah dengan pembatalan akta notaris (Kajian Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata), pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu bagaimana status hukum hibah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan. Berdasarkan pasal 1 PMK Nomor 212 Tahun 2022 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun 2023, yang dimaksud Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan. tunggal Pasal 368 Kitab UndangundangHukum Pidana;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa/Penuntut Umum,. Misalnya saja, pada pasal 212 KUHP yang menyebut, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 25A, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT EPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA M E M U T U S K A N: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYARAN. Pasal 1. Pasal 217 dihapus. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 211, Bidang Sistem Aplikasi dan Program mempunyai fungsi : penyusunan rencana, perumusan sasaran, perancangan dan evaluasi sistem aplikasi pengolahan data perpajakan; pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi pengolahan data perpajakan;terdapat pada pasal 210 sampai dengan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam. R. Penerapan unsur-unsur tindak pidana kejahatan terhadap kekuasaan umum berbentuk penghalangan pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru adalah terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. 10 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian kekerasan saat mengamankan unjuk rasa dapat dilepaskan dari pemidanaan? 2. 000. karena itu catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) huruf a segera diserahkan. Selanjutnya, catatan bersama berkas tersebut dikirimkan ke pengadilanselambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya (Pasal 212 jo Pasal 207 ayat [1] KUHAP). I. 1993 No. "Apabila memaksakan akan kami sangkakan tindak pidana 212 dan 218 KUHP yang tak indahkan hal ini," tegas Zulpan. pasal 212 sampai dengan pasal 279; dan c. Jadi apabila melakukan kekerasan terhadap aparat yang sedang melakukan tugas yang sah maka dapat dihukum penjara paling lama 1 tahun 4 bulan dan denda paling banyak Rp4. Menjawab pertanyaan Anda, selain berperan sebagai kuasa hukum secara umum, secara khusus peran advokat dalam proses kepailitan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”) yang berbunyi: Permohonan sebagaimana dimaksud. Pasal 212. 5 Tahun 1975 yang melarang. , MH.